Langsung ke isi halaman
Jam layanan: Senin–Kamis, 08.30–15.00 WIB | Jum'at 08.30 - 15.30 WhatsApp 08117999409 bp3mi.lampung@bp2mi.go.id
Ambil Nomor Antrian Masuk petugas
Kegiatan Kelembagaan

KP2MI dan Pemkab Pringsewu Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penandatanganan MoU

DWI LAILATUL KHASANAH, S.Sos 11 November 2026

KP2MI dan Pemkab Pringsewu Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penandatanganan MoU

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperkuat sinergi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pringsewu, 11 November 2026 – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperkuat sinergi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung Kamis (11/11).

Kegiatan diawali dengan audiensi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinardi, S.E., M.Sc., bersama Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, Kepala BP3MI Lampung beserta jajaran, serta sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Pringsewu, meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Pringsewu menyampaikan bahwa cukup banyak warga Pringsewu yang bekerja ke luar negeri, baik melalui skema bekerja secara penuh waktu maupun program pemagangan di Jepang. Namun, masih ditemukan warga yang berangkat secara non prosedural. Oleh karena itu, kerja sama melalui MoU dinilai penting untuk memperkuat upaya pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI asal Pringsewu.

Bupati juga menekankan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai leading sector dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama tersebut agar dapat diimplementasikan secara konkret.

Sementara itu, Dirjen Pelindungan KP2MI menyoroti pelaksanaan program direktif Presiden, yaitu SMK Go Global, sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing calon pekerja migran. KP2MI terus membangun kerja sama dengan lembaga vokasi, institusi pendidikan, mitra penempatan, dan dinas terkait untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Keberhasilan SMK Go Global tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang dilatih dan tersertifikasi, tetapi juga dari jumlah peserta yang berhasil ditempatkan di negara tujuan,” ujar Rinardi.

Pada tahun 2027, Provinsi Lampung menargetkan pelatihan bagi 1.000 orang melalui program tersebut. Dengan tingginya minat masyarakat Pringsewu untuk bekerja ke luar negeri, diharapkan semakin banyak warga yang dapat memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan meningkatkan kompetensinya sebelum bekerja di negara tujuan.

Audiensi juga membahas sejumlah potensi dan tantangan dalam pengembangan penempatan PMI asal Pringsewu, di antaranya potensi lulusan tenaga kesehatan untuk mengisi peluang kerja di luar negeri, pengembangan Migrant Center di lingkungan kampus sebagai pusat informasi dan edukasi migrasi aman, serta kendala ketidaksesuaian kompetensi (mismatch skill) calon pekerja migran dengan kebutuhan pasar kerja di negara penempatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Pelindungan KP2MI dan Bupati Pringsewu yang disaksikan oleh jajaran KP2MI, BP3MI Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Melalui kerja sama ini, KP2MI dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelindungan CPMI dan PMI, mulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi mengenai peluang kerja luar negeri yang prosedural, meningkatkan kualitas calon pekerja migran, serta mencegah praktik penempatan nonprosedural di Kabupaten Pringsewu. (Humas/BP3MILampung/PS)