BP3MI Lampung Ajak Organisasi Perempuan Partisipasi Aktif dalam Pelindungan Pekerja Migran
BP3MI Lampung dalam Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Konflik Sosial dan TPPO, Selasa (27/10).
Bandar Lampung, (28/10) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung mendorong peningkatan peran organisasi perempuan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Konflik Sosial dan TPPO yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Selasa (27/10), bertempat di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Mewakili Kepala BP3MI Lampung, Andrew SB Gumay selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda hadir sebagai narasumber untuk memberikan edukasi mengenai risiko perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak aman serta pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk bekerja ke luar negeri.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 25 organisasi masyarakat di bawah naungan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW). Selain BP3MI Lampung, materi juga disampaikan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung serta Koordinator Program YPSK.
Dalam pemaparannya, Andrew menjelaskan persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia, risiko TPPO dalam proses perekrutan dan penempatan, serta berbagai modus perekrutan yang tidak aman, termasuk tawaran pekerjaan yang tidak sesuai prosedur. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai upaya pencegahan TPPO yang dilakukan BP3MI Lampung serta pemanfaatan layanan dan sistem informasi resmi terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Pencegahan TPPO dalam penempatan Pekerja Migran harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan masyarakat. Kami berharap peserta sosialisasi dapat menjadi agen informasi yang membantu mengenali risiko, mengingatkan masyarakat terhadap tawaran kerja yang mencurigakan, serta mengarahkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mengakses SiskoP2MI sebagai rujukan informasi resmi,” pungkas Andrew.
BP3MI Lampung terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk memperluas jangkauan edukasi, mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural, serta memastikan masyarakat mengetahui akses informasi dan layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. **(Humas/BP3MI Lampung/ASBG)