BP3MI Lampung dan NGO Perkuat Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP3MI Lampung dan NGO Perkuat Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Bandar Lampung, KP2MI (13/10) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung menggelar diskusi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (Non-Governmental Organization/NGO) dan serikat pekerja di Kantor BP3MI Lampung, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mencegah serta menangani berbagai permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia.
Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan Garda BMI, SBMI Lampung Selatan, SBMI Lampung Timur, SP Sebay, Hukatan KSBSI, MRC, serta Serikat Pekerja Migran Lintas Sektor. Berbagai persoalan dibahas dalam pertemuan ini, mulai dari penipuan tawaran kerja ke Eropa dengan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp25 juta per orang, transparansi hasil pemeriksaan kesehatan, pemenuhan hak komunikasi, kesehatan mental pekerja, hingga penguatan tata kelola perekrutan dan pendataan Pekerja Migran Indonesia.
Para peserta juga menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran kerja yang tidak jelas, keterbukaan informasi mengenai kesehatan calon Pekerja Migran Indonesia, serta pemenuhan hak pekerja selama berada di negara penempatan. Selain itu, muncul usulan penguatan pendataan berbasis daerah dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan pengaduan serta pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural.
Kepala BP3MI Lampung, Mulia Nugraha, menegaskan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, maupun masyarakat.
“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, maupun masyarakat. Berbagai masukan dalam diskusi ini menjadi bahan penting untuk memperkuat pencegahan, penanganan pengaduan, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja hingga kembali ke Indonesia,” ujar Mulia Nugraha.
Melalui diskusi ini, BP3MI Lampung bersama organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja mendorong penguatan komunikasi, pertukaran informasi, serta koordinasi berkelanjutan guna mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih responsif dan terintegrasi.
Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan penempatan nonprosedural, memperkuat penanganan pengaduan, serta memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia terpenuhi pada setiap tahapan migrasi kerja, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.**(Humas/BP3MI Lampung/D)